Komplain Keseharian dan Kita

Oleh : David Efendi

Manusia mungkin lahir membawa kecenderungan untuk berkeluh-kesah dengan derajat persoalan atau keadaan yang menimpahnya. Sifat gampang keluh kesah itu dalam keseharian kita disebut ‘komplain’ (keluhan) atau bahasa lainnya protes (kasar dan halus, laten dan manifes). Banyak orang “complain” dengan sebab yang tidak jelas dan tidak dia mengerti, banyak pula “complain” yang seharusnya menjadi koreksi bagi pemangku kekuasaan/jabatan terkait.

Dalam kamus bahasa inggris, complain diartikan “express dissatisfaction or annoyance about a state of affairs or an event”. Perasaan tidak puas itu juga menimbulkan perasaan tidak senang terhadap situasi tertentu karena publik mempunyai imajinasi keadaan yang lebih baik di masa lalu atau kemungkinan berubah menjadi lebih baik apabila ada kemauan pemangku kebijakan setempat. Walau demikian, dalam situasi demokratis sekalipun tidak serta merta saluran politik itu dimanfaatkan secara maksimal untuk menampung rasa tidak senang dan usulan yang ingin disampaikan. Hal ini bisa saja akibat psimisme akan ditindaklanjuti laporan dan masukan atau bahkan saluran itu tidak dianggap nyata adanya dan boleh dikata lebih artificial—call center, sms center, sms jika ada keluhan dan sebagainya.

Artinya, secara umum complain merupakan ekpresi ketidakpuasan atau pengabaian tentang situasi atau kondisi tertentu. Walau demikian, sekali lagi, complain keseharian tidak selalu ditujukan secara pasti kepada siapa dia complain, tidak selalu diikuti keinginan ingin mengubah keadaan atau menindaklajuti dengan langka nyata mengubah situasi. Keberadaan jejaring sosial dalam media online membantu complain mereka lebih massif. Jika dulu, keadaan cukup menjadi gossip sekelompok orang terbatas atau hanya jadi cerita sehari-hari antar teman dekat atau anggota keluarga.

Komplain sehari-hari penghuni kota Yogyakarta dan sekitarnya sempat penulis amati dan catat. Setidaknya ada beberapa sites (lokasi) dimana orang kebanyakan memaki-maki sesame pengendara dan terkadang tidak tahu kemana nalar dan ekpresi protes mereka tujukan. Beberapa tempat itu antara lain:

Pertama, pada saat di traffic light orang sering mengumpat karena disenggol kanan dan kiri, lampu merah yang byar-pet, petugas yang gak mengurus jalanan, mobil/motor yang main selonong. Faktor lain adalah karena cuaca panas orang semakin kekeringan sabar.

Kedua, di Trotoar; orang ‘nesu’ karena trotoar/bahu jalan dipakek bisnis banyak pedagang, parkiran yang sembrono, galian kabel yang tak beres, toko bangunan yang menggelar dagangannya sampai trotoar, orang jalan tersandung bendungan dari toko padahal ini jelas trotoar untuk pejalan kaki. Suatu ketika, saya saksikan sendiri di jalan parang tritis dari arah pojok  benteng seberang jalan menuju arah selatan sepasang tuna netra harus naik turun trotoar karena terlalu banyak haling rintang berupa mobil parkir yang memangkas 90 derajat posisi pedestrian side (trotoar) setiap berapa puluh meter harus turun ke aspal naik lagi dan turun lagi. Betapa susahnya pengguna jalan itu sekedar untuk bernafas datar. Apakah mereka peranh complain ke pemerintah langsung atau melalui ke surat kabar? Saya tidak pernah membacanya dan saya pun hanya memasang status dalam FB perihal dua warga penyandang tuna netra lewat sabung nyawa di sisi untuk pejalan kaki.

Ketiga, di kantor pemerintahan. Ada bermacam-macam sebabnya orang komplain mulai dari yang secara diam-diam sampai mengamuk dapat disebabkan oleh pungli, mall-administration, ketidakjelasan prosedur, menunggu terlalu lama, merasa diabaiakan, antrian yang dipangkas orang, parkiran yang tidak nyaman karena kejauhan jarak dengan kantor pelayanan, dan sebagainya.

Keempat, di kampus. Pelayanan administrasi dan tugas dari dosen menjadi masalah tersendiri bagi sebagian mahasiswa. Mahasiswa dan dosen punya keluhanannya masing-masing, kadang saling berhadapan kadang mereka memaki salah orang karena memang tidak mengerti saluran kemana harus complain, dan sebagainya. Dosen dan mahasiswa baru kerap menjadi korban dari ketidakpahamana situasi dan peta pemangku kebijakan. Sebagaia contoh, mahasiswa kerap complain akibat pengurusan KRS yan ribet, pembimbing sulit ditemui, nilai yang trelambat keluar, nilai yang tidak sesuai, dosen yang tidak masung (kuliah kosong atau ditunda). Sementara dosen terutama dosen baru, kerap dibuat sebel dengan ketidakjelasan jadwal, kesulitan mencari ruang untuk kuliah pengganti, mahasiswa yang tidak serius mengerjakan tugas, dan sebagainya.

Kelima, sepanjang jalanan di kota. Diantaranya adalah akibat jalan berlubang, tersandung polisi 

tidur/tergencet; pejalan kaki, penarik becak, diserempet mobil/motor.  Kemarahan di jalanan ini kerap mengundang kemarahan penggunan jalan lainnya sehingga adu mulut sering menjadi peristiwa sehari-hari. Ulah tukang parkir yang sakenaknya wudel-nya menggunakan bahu jalan untuk sirkulasi mobil ber-parkir. Tukang parkir juga dibuat geram oleh ulah pengguna jalan yang tidak mau melihat kesulitan tukang parkir mengomando mobil-mobil berlalu lalang, in dan out.

Terakhir, komplain yang terjadi di pasar lebih komplek lagi karena pasar emmpremukan banyak orang dengan latar belakang beragam. Persoalan naik harga menjadi komplian yang kerap kali terjadi di pasar tradisional karena sifatnya tiba-tiba (unpredictable). Di pasar banyak sebab dan musabab yang menjadikan penghuninya komplein baik karena pelayanan kebersihan, petugas parkir yang tidak ramah, pemalakan, premanisme, dan juga bentuk pungli-lainnya. Sementara pelanggan pasar bisa masuk angina gara-gara kebutuhan pokok (sembako) naik sekonyong-konyong.  Bawang merah dan putih hilang dari pasar ditambah daging sapi yang melangit (khusus daging sapi, mungkin kelas menengah yang agak nggrundel.  Namun, bisa jadi komplain mereka bukan karena jumlah uang belanja yang naik tetapi karena ulah spekulan dan politisi yang ‘kurang ajar’. Buktinya, satu persatu sudah dijerat KPK baik karena korupsi, penyuapan, dan dagang pengaruh.

Dari keenam sites (lokasi complain) itu sebenarnya dapat menjadi referensi pengambil kebijakan untuk memperbaiki sebelum terlambat. Sebelum complain-komplain itu digerakkan oleh kesadaran bersama untuk perbuatan anarkis. Politisasi situasi dan keadaan juga dengan gampangnya dilakukan pada era ‘tahun politik’ sehingga policy maker perlu waspada dan jelih melihat geliat ‘kemarahan massa’ yang masih belum teoranisir—dan potensial mentransformasikan menjadi kerumusnan massa yang anarkis. Sesuatu terpolitisir artinya keadaan dimana kondisi tertentu dapat dijadikan alat untuk merebut, mempertahankan, dan memperbesar pengaruh atau kekuasaan (simbolik dan nyata)

Ekpresi di jalanan memperlihatkan bahwa “ke-KITA-an” yang diusung dalam slogan pemerintah kota dan propinsi DIY (dahulukan “kita” dari pada ke-AKU-an) belum stabil dan masih ‘bay’. Buktinya? Banyak pengendara motor. Mobil, angkuatan umum itu tidak pernah peduli bahwa pengendara sekitarnya juga manusia, juga warga Yogyakarta. Perilaku egositis yang nyaris melupakan siapa kita dan siapa di sekeliling kita menjadi  bahaya tersendiri untuk ekosistem sosial dan budaya di kota. Akibatnya, orang tidak pedeli keselamatan orang lain. Wajar saja angka kecelakaan terus meningkat karena ke-AKU-an itu mengancam ke-KITA-an dengan ekpresi saling selonong, balap, dahului, tanpa melihat pentingnya keselamatan. Hal ini penting sehingga complain di jalan terkurangi secara signifikan dan akhirnya pula berkurangnya prosentasi kecelakaan.

Catatan lain adalah tentang bagaimana proses transformasi keluhan sehari-hari menjadi lebih expresif dalam visualisasi seni jalanan—sindiran politik dan sarkastik lainnya. Mislanya di Yogyakarta ada banyak keluhan mulai replica stiker “piye kabare le, isih penak jamanku to?”, “Piye kabare Har?, Sibuk Opo Har?”, save PSIM dan sebagainya sebagai keluhan sekaligus ekpektasi masyarakat. Aksi-aksi simbolik seperti ini akan lebih kentara lagi jika bertemu dengan sites-sites politik yang lebih agresif dan bahkan anarkis. Perkembangan terakhir di Yogyakarta ada isu politik mosi tidak percaya oleh anggota DPRD Kota Yogyakarta yang menganggap wali kota kinerjanya buruk.

*Penulis adalah Pecinta Antropologi Politik, ditulis di Perpustakaan Kota Yogyakarta, 17 September 2013,