Antropologi Dompet (1)

David Efendi

Pada awalnya ini catatan ihwal sabuk dan dompet bermula dari obrolan di perjalanan dari kediri menuju mandiun dan dilanjutkan lagi dari madiun menuju kota Yogyakarta. Perjalanan ini merupakan bagian dari piknik literasi keluarga RBK yang menghadiri pernikahan salah satu sahabat pegiat literasi, Azaki Khoiruddin, yang melangsungkan akad dan walimah di kampung Siman, Ponorogo pada 12 September 2015. Acara diadakan pada malam hari. Dingin dan penuh subtansi tausyiyah dan doa. Acara model kampung ini sama persis dengan apa yang ada di kampung saya, di Lamongan. Betul mungkin karena sama-sama jawa timur sehingga tak ada perbedaan kebudayaan dan adat istiadat. Seusai resepsi, kami pun berenam malaju menuju kediri nan sejuk—menuju rumah kediaman pegiat RBK, om Lupet. Tentu dia sangat gembira kita membersamainya ke kampung halaman.

Karena sudah terencana, saya pun asik juga. Sejak tiba di madiun sudah dijamu oleh keluarga Dolah dengan makanan middle east dan beragam buah. Itu pun ditambah acara berenang di hotel yang terletak di samping rumahnya. Perjalanan yang sangat asik bagi saya bareng anak-anak muda yang penuh visi dan kesungguhan dalam berkiprah dalam masing-masing dunianya. Ada yang aktif di dunia gerakan mahasiswa, gerakan pelajar, gerakan literasi, komunitas, peneliti dan sebagainya. Ini merupakan kesempatan langka dalam hidup saya. Aku pun gembira dalam berinteraksi selama ini. Apresiasi merupakan kunci utama untuk mendambah bahagia lahir bathin. Setelah ini nampaknya perlu kita straight forward untuk ngomongin perihal dompet dan sabuk.     

Pada mulanya tak terpikirkan untuk bicara ‘serius’ soal sabuk dan dompet. Reflek saja gara-gara dolah ‘kehilangan’ dompet dan hal serupa sebenarnya menimpah banyak orang. Bukan hilang, tapi terlalu sering lupa menaruh. Panik acapkali menjadi ekpresi paling masuk akal. Yapp. Itu belum lama menimpah dolah dan aku menyaksikan sendiri dia pegang kepala dan sumpah aku bersaksi: dolah seperti orang yang ditolak lamaran kerjanya atau menyerupai orang yang putus cinta.  Lah ini benar-benar menjadikan saya ingin membincang dan memotret bagaimana orang-orang mempersepsikan dompet, makna, dan bagaimana interaksi dengan ‘barang kulit’ ini pada kehidupan kontemporer. Ya, sekedar membunuh waktu di perjalanan dengan mencoba menjadikan percakapan bertenaga. Tak ada yang tak punya komentar perihal dompet maupun sabuk. Ini point penting. Semua orang punya ‘pengalaman’ dengan dompet dan beserta cerita-cerita kecil yang unik. Topik yang punya detail ini menjadikan sangat ‘dahsyat’ apabila ditilik dari antropologi. Semua orang di mobil menjawi pewawancara dan sekaligus menjadi narasumber bagi lainnya. Ini bukan FGD tetapi ini lebih pada informal talk laiknya di kedai kopi di Sumatra atau angkringan kucing di Yogyakarta.   

“dompet itu pada awal kukenal lebih bersifat akseseris dari pada substantif”

“dompet warna hitam atau gelap itu maskulin....”

“saya kenal dompet sejak SD...”

“memilih dompet polos itu agar tak terkesan aksesoris.”

“dompet itu barang yang selalu melekat di saku celana...”

“satu jam saja taruh dompet di saku celana dah gatal rasanya. Lebih nyaman taruh dompet di saku tas.”

“...uang di dompet harus rapi.”

“ saya mengurutkan besaran nominal uang di dalam dompet.”

“saya menaruh uang receh di dompet.”

“di dompet khusus uang kertas. Receh ditaruh di luar dompet.”

Nah itu sepenggalan obrolan malam itu yang tercatat. Saya awalnya tidak berfikir warna hitam itu maskulin sebagaimana warna sabuk yang diakui oleh teman saya. Mungkin bagi orang tertentu ini aneh karena warna dompet ditandai dengan urusan maskulinitas atau fiminim. Tapi, inilah persepsi dan hasil konstruksi rezim ‘buntu’ yang memang merabah dalam kegalapan. Artinya, saya sendiri mengakui saya tak tahu dari mana arahnya pikiran ini mengapa dompet hitam atau gelap itu saya lebeli ini maskulin. Bisa saja, aku bukan sendirian dalam korban ketidaktahuana ini. Ini artinya juga, konsep diri dan kedirian belum cukup berdaya merespon sekeliling pikiran dan lingkungan. Tapi aku sendiri tak punya otoritas ngobrolin ini. Om sarkawi pasti bisa membantu asal muasl kontruksi salah kaprah ini? Dolah seringkali menyebut istilah false consciusness. Kejahatan filosofis atau kesesasatan epistimologis. Ya ini kejadian yang dapat dijadikan disertasi jika mau. Beneran. Ini bisa jadi disertasi. Kalau tak percaya ya saya memang tak bisa memaksakan cerita ini. Usulanku, ketika sampai pada halaman ini silakan temui om Sarkawi yang teman-teman RBK dah mengakui kedahsyatannya.

Kembali ke jalan yang rusak, eh ke jalan yang lurus. Ini agak ilmiah. Dompet secara garis besar dapat dibagi menjadi dua fungsi yaitu fungsi aksesoris dan fungsi subtantif. Fungsi aksesoris tak perlu dibedah terlalu panjang lebar.  Namanya aksesoris, kehadirannya lebih pada atributif, fashhion, trendy, mengikuti perkembangan zaman dan yang penting juga keren. Hal ini terbukti salah satunya adalah ada pengakuan dari narasumber yang membeli dompet itu perlu ikut trend. Misalnya, dompet dengan begel tengkorak atau rantai yang menghubungkan dompet dan sabuk.

Fungsi subtantif meliputi sekuritas dan organizer. Kedua fungsi utama ini lebih dapat dilihat sebagai fungsi yang memberikan kemudahan bagi pemilik untuk menjadikan mudah dalam berurusan traksaksi dan administrasi.

Ini bukan hanya tentang saya, urusan dompet ini tentang banyak orang. Dari obrolan ringan dan panjang didapatkan banyak informasi. Salah satunya adalah mengenai usia berapa orang mengenal dompet. Ada yang di saat akhir semester kuliah baru memakai dompet yang sebenarnya, ada yang pada saat SMA dan ada yang sejak SD. Saya sendiri pada saat SMA yang tinggal tidak bersama orang tua. Anak saya yang pertama, sudah minta dompet saat TK dan menyimpan uangnya di dompet yang disembunyikannya sendiri. Yapp. Ada pergeseran generasi mengenai makna dompet dan bagaimana anak-anak berinteraksi dengan uang. Saya melihat anak-anak lebih awal mengenal uang bisa disebabkan karena kesibukan orang tua yang tak bisa melakukan transaksi terus menerus di dekat anaknya. Anak-anak sejak usia TK sekolah di tempat yang berbeda dengan orang tua sehingga secara otomatis anak-anak akan dibekali dengan uang jajan. Untuk alasan keamanan, dompet kemudian menjadi pilihan. Ada juga sekolah sekolah yang uang murid dipegang oleh guru atau fasilitatornya.

  

Seiring perkembangannya.tidka berbeda dengan dompet, Sabuk sendiri menjadi alat sekuritas atau alat pertahanan diri. Termasuk bagaimana dompet digunakan sebagai senjata untuk perkelaian. Trend sabuk dengan begel besar seperti besi, gear, dan beragam kepala sabuk yang mengerikan apabila digunakan menyakiti orang dalam festival pertempuran jalanan.

Refleksi Sekolah Literasi (Bagian 1)

Lutfi Zahwar, pegiat Podjok Batca

Sekolah Literasi pertama yang diselenggarakan oleh Rumah Baca Komunitas (selanjutnya disebut RBK) berakhir senin 31 Agustus 2015 dengan materi Praksis Advokasi Gerakan Literasi Terhadap Kaum Tertindas yang difasilitatori oleh Kang Dwi Cipta dari Gerakan Literasi Literasi menorehkan bekas yang dalam pada diri saya. Bekas yang mendalam itu yang kemudian membuat saya memutuskan untuk membuat refleksi singkat tentang Sekolah Literasi yang saya ikuti di RBK.

Menyesal rasanya tidak bisa mengikuti Sekolah Literasi dari pertemuan pertama tanggal 21 Agustus karena masih berada di Kediri. Tetapi beruntung saya bisa mengikuti kelas kedua sampai kelas terakhir. Sekaligus saya mendapatkan kesempatan yang tidak terduga untuk menjadi salah satu fasilitator di kelas ketiga karena David Efendi yang seharusnya menjadi fasilitator mengikuti konferensi di Davao, Filipina.

Menjadi fasilitator tentu saja memberikan banyak pelajaran bahwa saya masih harus banyak belajar. Untung saja waktu itu ada Ahmad Sarkawiyang membantu menjelaskan dengan cukup detail latar belakang lahirnya RBK serta nilai-nilai apa yang diperjuangkan. Menurut Om Wiek, panggilan Ahmad Sarkawi di RBK lahir karena adanya semangat untuk berbagi. Membuka akses seluas-luasnya bagi siapapun untuk bisa mengakses pengetahuan. Menjadikan buku sebagai kepemilikan pribadi menjadi milik bersama di komunitas. Buku yang sebelumnya privat disosialkan.

Om Wiek juga menjelaskan bahwa dalam perjalanan keberadaan RBK yang saat ini sudah berumur tiga tahun. RBK sempat mengalami beberapa transformasi gerakan untuk menemukan formula gerakan yang lebih pas guna menjadi gerakan literasi yang transformatif. Di periode kedua ketika di Jalan Paris (selanjutnya disebut mahzab paris) RBK mengorientasikan keberpihakannya pada kaum-kaum marjinal yang disisihkan oleh masyarakat. RBK membuka diri seluas-luasnya kepada kelompok-kelompok waria, anak gelandangan, dan pekerja seks komersial untuk mendapatkan bahan bacaan, akses pada ilmu pengetahuan. Sedangkan di saat yang sama perpustakaan negara melakukan diskriminasi terhadap mereka. RBK ingin memperlakukan mereka sebagai layaknya manusia, tidak melakukan diskriminasi.

Kemudian apa yang membedakan RBK dengan taman baca-taman baca pada umumnya. Dalam diskusi di Podjok Batja, Cak Daviid pernah menyinggung bahwa gerakan yang diinisiasi di RBK adalah model gerakan baru yang memberikan nafas baru dalam gerakan literasi. Ia menyebutnya sebagai gerakan post taman baca yang hanya menyediakan buku. RBK dengan mengusung dan memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan, anti diskriminasi, anti kekerasan, berpihak pada mereka yang tertindas tidak saja menyediakan buku untuk bisa diakses. Namun juga secara rutin mengadakan diskusi rutin dua kali seminggu, Diskusi Reboan dan Diskusi Jumat Sore (DeJure) yang banyak mengangkat isu-isu tentang nilai-nilai yang diusungnya.

Tentang Gerakan Post Taman Baca yang disebut oleh David Efendi.Fauzan Anwar Sandiah dalam kelas kedua dalam Sekolah Literasi yang mengangkat topik Dinamika Gerakan Literasi. Sayang dalam pertemuan itu saya datang terlambat sehingga tidak bisa mengikuti dari awal penjelasan menarik dari Fauzan tentang dinamika gerakan literasi. Namun beruntung malam harinya saya berkesempatan mengulang materi yang disampaikan sambil berbincang santai di kafe. Fauzan membagi dinamika gerakan literasi menjadi tiga bagian penting. Pertama gerakan literasi yang berfokus pada meningkatkan minat baca masyarakat. Kritik Fauzan Anwar Sandiah terhadap gerakan ini selain karena tidak kontekstual dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat, bahkan kerap kali dijadikan lahan basah proyek bagi yang berkuasa untuk mengeruk keuntungan. Kedua, gerakan literasi yang berorientasi pada pengembangan dan peningkatan skill, misal saja pelatihan komputer, membaca dan menyusun laporan keuangan.

Tentu saja gerakan itu bagus apalagi jika sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat dalam sistem ekonomi yang berkembang seperti sekarang. Namun lebih penting lagi jika tahap kedua itu dilanjutkan ke tahap ketiga, gerakan literasi kritis transformatif. Sebab kalau tidak gerakan literasi model kedua hanya akan menyediakan tenaga terampil yang akan menjadi penopang sistem kehidupan yang instrumentalistik industrial. Gerakan literasi model ini tidak hanya berorientasi, meminjam istilah Karlina Supelli, memproduksi manusia yang semata-mata mampu survive, beradaptasi dengan lingkungan demi keselamatan diri. Melainkan menumbuhkan pemikiran baru, merangsang pemikiran kritis. Ini adalah kemampuan khas manusia untuk mengkreasi budayanya, menangani realitas, menambahkan hal-hal baru, bahkan mengubahnya.

Sebagai model gerakan literasi post taman baca, RBK ingin menjadi tempat disemainya model pendidikan dan pembelajaran gaya baru. Seperti dikatakan David, gagasan sekolah literasi yang diadakan RBK bukan didesain untuk teknikalisasi atau fabrikasi komunitas yang rentan dengan proses mekanistik yang tidak apresiatif kreatifitas dan proses evolusi ilmiah. Mendesain dan mempraktikkan model belajar manusiawi dengan interaksi non doktriner serta menghargai keragaman peserta belajar. Sekaligus membuat Model gerakan literasi seperti itulah yang dalam pandangan saya akan membuka dan menumbuhkembangkan pemahaman kritis mengenai permasalahan apa yang terjadi, kenapa bisa terjadi, dan bagaimana kemungkinan upaya pemecahan yang bisa dikerjakan dalam dunia ini terus berubah. Sekaligus membuat dunia tempat kita hidup mendapatkan kehadiran seseorang yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya.

Proses seperti ini akan menjadikan gerakan literasi model baru seperti RBK sebagai tempat berdialog dengan realitas, bukan semata-mata pengalihan pengetahuan tentang realitas. Pemahaman dialogis ini juga berarti pelibatan subyek di dalam membentuk sejarahnya sendiri. Melalui proses berdialog dengan realitas, seseorang akan mampu merekonstruksi dan merevisi kepemahamannya mengenai dunia secara terus menerus. Ia akan lahir sebagai mahluk yang terus menerus mencipta diri, atau secara sederhana, mahluk pembelajar seumur hidup. Dari proses inilah lahir subyek otonom yang tidak lepas dari konteks sosial-kulturalnya, dan konteks kehidupan secara menyeluruh.

Refleksi sekolah literasi: Memaknai Kehidupan

Ahmad Sarkawi, pegiat RBK

Proses yang dilakukan bersama dalam sekolah literasi sangatlah membahagiakan, membangun semangat berbagi merupakan ciri yang penting untuk tidak dilupakan. Dialog setiap manusia yang berada dalam ruang bersama sekolah literasi tentu saja memberi makna setiap kita, namun yang menjadi indah dalam sekolah literasi adalah tumbuhnya cinta dan kasih sayang antar sesama modal dari benih-benih kepercayaan antar sesama.

Dalam proses yang dilakukan pada setiap pelatihan atau sekolah kita sering mendengar kontrak belajar dan pemetaan kekhawatiran. Tetapi bila saya memfasilitasi yang disebut “kontrak belajar” saya selalu menggantikan dengan kesepakatan bersama sedangkan pemetaan kekhawatiran saya menggantikan dengan kekuatan kepercayaan. Sederhananya jika menggunakan pemetaan kekhawatiran itu berangkat dari asumsi kecurigaan sedangkan menggunakan kekuatan kepercayaan adalah berangkat dari asumsi kekuatan Trust yang ada pada setiap individu yang mengikuti proses berbagi pengetahuan dan pengalaman bersama. Penggunaan kontrak belajar ini lebih pada pilihan kata saja sebenarnya namun saya punya alasan tidak mengunakan kata belajar, diajar dan sebagainya yang menggunakan kata dasar ajar. Karena menurut subjektif saya kata ajar menjadi relasi tidak setara. Maka saya menggunakan kata berbagi pengetahuan dan pengalaman, asumsi saya setiap orang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dengan kekuatan berbagi maka pengetahuan dan pengalaman setiap individu bisa diramu menjadi pengatahuan dan pengalaman bersama sebagai proses berbagi dalam kehidupan.

Melalui sekolah literasi mengingatkan saya bahwa berbagi tidak mesti melihat ke siapa kita berbagi namun lebih pada proses refleksi terhadap perjalanan kemanusiaan kita semata. Misalnya seperti cerita masa kecilku : pada hari jumat hampir 20 tahun yang lalu seorang laki-laki datang menuju kerumah kemudian menyampaikan niatnya pada bapakku bahwa dia mau menginap dirumah padahal laki-laki itu belum ada yang mengenalnya di tengah keluargaku, semua anak-anak keberatan jika laki-laki itu menginap di rumah. Tapi saat itu bapak menyampai dengan suara yang tenang “laki-laki itu adalah malaikat yang akan menyempurnakan amal ibadah kita”. Akhirnya kita semua menerima, hampir satu minggu laki-laki itu menginap. Anehnya bapak tidak ada kekhawatiran sedikitpun, terus aku protes saat itu dengan berbagi kekhawatiranku namun bapak selalu menang. Bapak memberikan penjelasan kepadaku “kamu harus menghilangkan kekhawatiran dan kecurigaan kepada siapapun walaupun itu sangat kecil, belajarlah untuk percaya kepada semua orang bahwa semua manusia di dunia ini adalah baik”.

Sekolah literasi tidak sekedar mengenal tulisan dan bacaan namun lebih jauh dari itu semua, yaitu proses memahami setiap makna kehidupan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis kemudian melahirkan berbagi aksi nyata sebagai bentuk komitmen terhadap kemanusiaan kita.

Condang catur, 4 September 2015

Kegembiraan dalam Perpustakaan Jalanan

RBK on the street 9 agustus 2015

Rahayu Dwiningsih, Mahasiswa UMY

Alhamdulillah program RBK on the street berjalan lancar. Kegiatan ini diadakan setiap hari Minggu mulai pukul 06:30 hingga pukul 11:00. Ada beberapa tambahan yang dijalankan. Pertama, kami membuka ruang mewarnai gambar bagi pengunjung anak-anak dan memamerkan karya mereka di area hotspot. Bagian ini mendapat sambutan yang cukup baik dari para pengunjung. Terlebih karena kami juga menghadiahkan para peserta sebatang pensil dan 5 bungkus permen.

Kedua, kami juga menyediakan beberapa koran harian. Kami berasumsi bahwa dengan disediakannya bacaan koran-koran, orang-orang menjadi lebih berminat mendekati titik RBK on the street. Dan faktanya, orang-orang memang berdatangan menyerbu dan mengakses informasi yang berkaitan dengan RBK, termasuk masalah-masalah teknis seperti soal keanggotaan, peminjaman buku, dan lain-lainnya.

Pengadaan perpustakaan jalanan atau RBK on the street juga membagikan brosur berisi informasi mengenai RBK pada yang lalu lalang dan mereka yang menyambangi area RBK on the street. Kami merasa optimis bahwa program ini sangat bermanfaat terutama bagi mereka yang memiliki minat pada dunia literasi.

Peminjaman buku yang gratis dan tanpa tenggat waktu, tanpa menyerahkan kartu identitas sebagai jaminan, tanpa ada kewajiban mengembalikan buku yang sudah dipinjam saat hendak kembali meminjam, membuat respek para pembaca pada RBK on the street menjadi tinggi. Semua barangkali karena pihak RBK menerapkan azas percaya—azas yang tak kenal syak wasangka. Dan kami, kelompok KKN 06 UMY, merasa terhormat dan bangga menjadi yang dipercaya mengelola. Meskipun, terus terang saja, kami menaruh sedikit cemas sebab bagaimanapun juga buku-buku yang kami bawa adalah amanah dari pihak RBK.

RBK on the street kali ini agak sedikit berbeda. Sebab, pelaksanannya bertepatan dengan kegiatan 17-an di Dusun Sidorejo, tempat kami live in selama KKN. Karenanya, saat itu kami membagi dua energi: sebagian kelompak KKN 06 standby di Alkid, sebagian lainnya segera kembali ke Dusun Sidorejo untuk berpartisipasi dalam kegiatan 17 Agustusan.

Hal menarik lain dari RBK on the street adalah bahwa pada pelaksanannya, kami kerap berdiskusi tentang banyak hal dengan para pengunjung. Pada kegiatan ROTS minggu kedua ini, misalnya, kami kedatangan salah satu tamu tak terduga. Tubuhnya sudah tak tegap. Sulur-sulur keriput memenuhi wajahnya. Uban di kepalanya pun tampak seperti kopiah haji yang menutupi. Usianya pasti tak kurang dari 70 tahun.

Kami berdiskusi tentang lanskap kota Jogja dari mulai sejarah politik, sosiologi, hingga kuda yang sampai kini masih menjadi salah satu alat transportasi. Sesi yang paling menarik adalah saat ia mengisahkan kota Jogja semasa mudanya: Jogja yang lengang namun hidup dan semarak, Jogja yang minim petugas kebersihan namun justru lebih ramah lingkungan.

Membengkaknya laju pertumbuhan penduduk memang membawa banyak persoalan. Kita memang belum mengalami krisis pangan. Namun masalah hunian, macet kendaraan, kebersihan, ketertiban, kenyamanan, atau angka kriminalitas yang terus meningkat, memaksa kita untuk berpikir ulang tentang tata kelola sebuah kota.

Jogja yang sekarang tidak sebagus dan senyaman jogja yang dulu tetapi beliau masih tetap mencintai jogja dikarenakan jogja menyimpan banyak kenangan tentang masa mudanya.

Sekian dulu cerita ROTS minggu kedua ini, kita tunggu cerita dari kejadian-kejadian menarik yang terjadi selama pelaksanaan ROTS di minggu-minggu selanjutnya yang tentunya kita akan menceritakannya kembali, sekian dan terimakasih.

A Book in Every Home, and Then Some

By DAVID BORNSTEIN

When we imagine people without books, we think of villagers in places like Afghanistan. But many families in the United States have no children’s books at home. In some of the poorest areas of the country, it’s hard to find books for sale. A study (pdf) of low-income neighborhoods in Philadelphia, for example, found a ratio of one book for sale for every 300 children. Tens of millions of poor Americans can’t afford to buy books at all.

Tapping a vast potential market of young readers too poor to buy books.

At Fixes, we like to highlight creative ways that markets can be harnessed to extend access to vital services likeelectricity, credit, or water. Today, I’m focusing on a nonprofit organization called First Book, which is spearheading a new market mechanism that is delivering millions of new, high quality books to low-income children through thousands of nonprofit organizations and Title Ischools.

The First Book Marketplace is trying to do for publishing what micro-finance did for banking: crack open a vast potential market that is underserved at significant social cost. The organization’s goal is to democratize book access, but along the way, it may end up reinvigorating the book business.

Some 42 percent of American children — more than 31 million — grow up in families that lack the income to cover basic needs like rent, child care, food and transportation. “These are families that are not buying books at retail,” notes Kyle Zimmer, the co-founder of First Book. “Not only are we losing 42 percent of kids whose families can’t afford books; the industry isn’t reaching 42 percent of its potential market. The system isn’t serving them.”

In bookstores, most hardcover children’s books sell for $15 to $20, with paperbacks typically running from $5 to $10. Although lower cost titles are available, the pricing of books — especially the most popular and attractive children’s books, as well as baby board books — puts regular book buying out of reach for low-income families.

This situation might be acceptable if books were luxuries, like silk scarves. But educators contend that access to books should be seen as a necessity, alongside access to food, shelter and health care. Indeed, numerous studies have shown that making books more accessible to children — through libraries, reading programs and home libraries — can produce marked improvements in their reading behavior. A meta-analysis published last August found that access to books plays a “causal role” in children’s motivation to read.

It’s often assumed that families without books lack interest in reading. But that is not necessarily the case. “When poor people, even those at low literacy levels, have a little extra money, they will buy inexpensive books,” explains Susan B. Neuman, a professor at the University of Michigan, who specializes in early literacy development and co-authored the study in Philadelphia. “But some families have so little disposable income, they can’t afford any books.” This is bad news for their kids. Around the world, one thing that has been shown to be a consistently powerful predictor of academic achievement is a home library. [1]

First BookChildren at Children’s Zone Promise Academy in Harlem reading one of their new books from a First Book distribution. 

What makes the problem even worse is that 80 percent of pre-school and after school programs serving low-income children do not have any children’s books, either, largely because they lack the money to buy them. “A poor child goes from a home without books to a pre-school situation without books,” says Neuman. “That creates serious problems for literacy later on.”

There are many factors that influence children’s reading and no one is claiming that books alone will solve the problem. However, some noted educators, such as Stephen Krashen, professor emeritus at the University of Southern California, have argued that “simply providing access is the first and most important step in encouraging literacy development.”

Libraries can make a huge difference — but inequalities persist there too. A study of book access in Los Angeles, co-authored by Krashen, found that school classrooms in Beverly Hills offered children eight times as many books as classrooms in Watts and Compton. Their school libraries also carried about three times as many titles and their public libraries carried roughly twice as many. Moreover, libraries in poor communities are open fewer hours.

First Book was founded by Kyle Zimmer and two colleagues. Zimmer had previously worked as a lawyer and community organizer. She got an intimate view of poverty while working as a volunteer tutor for poor children in Washington, D.C. Zimmer became close with some families and visited their homes — where she discovered an absence of children’s books. “I think it’s a surprise to almost anybody of modest means that there are families and children in this country without books,” she said.

She saw that children’s eyes lit up when they were given a book of their own, particularly a new book with an attractive cover. Kids would say, “Can I really take this home?” Some would add: “This is my first book.” They would go home and do their best to read it — and then they would come back and ask for another one.

First Book established volunteer chapters in hundreds of communities across the country. The organization would purchase books and donate them to groups helping low-income kids to read — everything from schools to reading groups in church basements, from Head Start programs to public shelters. “There is an army of volunteers and professionals out there who are working their hearts out in the least romanticized environments — in destitute communities, in high crime areas. We’re sending them no supplies at all — and we’re surprised when they fail,” says Zimmer.

RELATED

More From Fixes

Read previous contributions to this series.

In 1999, the organization piloted the first national book bank in the United States, an online system to distribute bulk book donations from publishers to thousands of reading programs. To date, First Book has distributed close to 85 million books.

In recent years, however, the limitations of the book bank have become apparent. Publishers, facing tough times, have trimmed costs and cut print runs, which means less excess inventory for donation. At the same time, recessionary pressures mean less money for schools and nonprofits from foundations and governments. But the children still need books. “We would put up 400,000 books for distribution on the book bank and 36 hours later they’d be gone and we’d be turning thousands of organizations away,” Zimmer explained.

In 2008, First Book launched its marketplace with the goal of making books systematically available at deeply reduced prices — typically 50 to 90 percent off — to any organization that was certified tax-exempt and serving children in need. First Book offered publishers an intriguing deal. Even though the profit margins would be much smaller than normal, because the organization could aggregate sales across its network, it could make bulk purchases and remove the publishers’ biggest risk: returns. All sales would be final. First Book promised to be hyper-vigilant that books sold through its marketplace would not bleed into normal retail channels.

It took a while for the idea to catch on. “A few publishers were tiptoeing when we started,” explained Zimmer. “But now they’re pretty jazzed, because we pay on time and they haven’t seen any wobble in their retail market that has to do with us.”

Most books on the marketplace sell for under $4 with the average paperback going for $2. All shipping costs are included in the prices. Currently, there are close to 2,000 titles. “Where the Wild Things Are” (retail $8.95) sells for $2.79. “Encyclopedia Brown and the Case of the Sleeping Dog” (retail $5.50) sells for $1.85. “To Kill a Mockingbird” (retail $7.99) goes for $3.50. First Book’s chief financial officer, Jane Robinson, recalled: “People came to us and said, ‘The children are all talking about “The Diary of a Wimpy Kid” and we don’t want our kids to be left out — but we can’t afford it.” Now it’s available for $3. A special bilingual edition of “The Very Hungry Caterpillar” sells for $3.25.

For publishers, the timing is fortuitous. Long term sales projections have been flat. This year, First Book expects to sell 3.5 million titles — close to 1 percent of unit sales in the U.S. children’s book market. At present, the marketplace is still relatively unknown — only 27,000 out of an estimated 1.2 million eligible programs have signed up. First Book’s goal is to be working with 250,000 programs in three years.

Publishers have historically had difficulty serving low-income buyers. “This market is incredibly fragmented,” explains Lisa Holton, who ran Scholastic Trade and Book Fairs and Disney Global Children’s Books. “Because First Book has been completely focused on this area for so long, they really know the customers.”

Publishers are also excited by the content possibilities. Many people go into publishing because they believe in the transformative power of books. Sometimes editors want to publish books that meet real needs, but if the market is risky it’s hard to go forward. First Book is in a position to survey thousands of organizations and ask what they want to teach. If enough groups request, say, Native American stories or Mandarin-English dictionaries or Spanish translations of midlist books, First Book can present publishers with a safer market.

Chandler Arnold, the executive director of the First Book Marketplace, explains: “Publishers have historically had to fight hard for their slice of the market segment. Here we’re making the entire market bigger. What we want to do is unabashedly change the way our country educates our hardest to reach children — and do it in a way that generates revenues for the publishing industry so that they take it up.”

I asked Zimmer if she was worried that publishers would eventually start competing with First Book rather than partnering with the organization. “The goal for us is fixing the access problem not commandeering every sale,” she said. “If we can play a role in waking the industry up to the viability of this market, then we’ll call it a win. We will be toasting each other with mint juleps on a cause well done. And I’ll go out and get a real job.”

On Friday, I’ll respond to comments and highlight two organizations that bring books to children in need.

FOOTNOTE:

[1] A study of close to 3,000 children in Germany found that the number of books in the home strongly predicted reading achievement — even after controlling for the parents’ education levels and income. And a massive, longitudinal study examining the educational attainment of 70,000 students from 27 countries found, surprisingly, that having lots of books in the home was as good a predictor of children’s educational attainment as parents’ education levels. In fact, access to books was more predictive than the father’s occupation or the family’s standard of living. The greatest impact of book access was seen among the least educated and poorest families.

Update: 
On the Fixes Facebook page, readers are discussing their favorite books. Join the conversation »

Join Fixes on Facebook and follow updates ontwitter.com/nytimesfixes.

---

David Bornstein is the author of “How to Change the World,” which has been published in 20 languages, and “The Price of a Dream: The Story of the Grameen Bank,” and is co-author of “Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know.” He is the founder of dowser.org, a media site that reports on social innovation.

sumber: http://opinionator.blogs.nytimes.com/2011/05/16/a-book-in-every-home-and-then-some/?_r=0

Literacy movement: 4% GDP for education by 2018, vows Nawaz

Prime Minister Nawaz Sharif addressing the international conference on education in Islamabad on Saturday with UN special envoy for education Gordon Brown in attendance. PHOTO: PID

ISLAMABAD: Prime Minister Nawaz Sharif on Saturday unveiled plans to launch a countrywide literacy movement to ensure the enrollment of every child in school, with aims to allocate four per cent of GDP on education by 2018.

“Our effort is to achieve the targets, set by Education for All (EFA) and Millennium Development Goals (MDGs) within the coming three years.”

Among the targets set by UNESCO is to increase resources for the education sector to reach four per cent of GDP by the year 2018, Nawaz said as he inaugurated the international conference on ‘Unfinished Agenda in Education: the Way Forward’.

The conference was also attended by special envoy of the United Nations (UN) Secretary General on Education Gordon Brown, CEO of Global Partnership for Education Alice Albright, Finance Minister Ishaq Dar, Governor Punjab Chaudhry Sarwar, Governor Khyber-Pakhtunkhwa (K-P) Engineer Shaukatullah, Minister of State for Education Baligh-ur-Rehman, Cabinet members, UN officials and parliamentarians.

The prime minister said the government’s objective was to develop an education system which is compatible with the requirements of a knowledge-based economy.

Nawaz stressed that focus is needed on science and technology and developing modern skills in the education system, besides calling for prioritisation of female education in education policy, effective participation of women in the decision-making process and to protect their respect and dignity.

“For Pakistan, education was not merely a matter of priority, but it is the future of Pakistan, which lies in its educated youth.

“It has, in fact, become a national emergency. More than half of the country’s population is below 25 years of age. With proper education and training, this huge reservoir of human capital can offer us an edge in the race for growth and prosperity in the age of globalisation. Without education, this resource can turn into a burden,” the prime minister said.

With low budget allocations for education a primary concern, along with a very high number of out of school children, high drop-out rates, gender disparity, low literacy rate, realising the MDGs and EFA targets was a priority.

Not forgetting the 18th amendment, Nawaz said that despite education being a provincial subject, there was national consensus on the need for reform and modernisation of the country’s educational system to bring it at par with the national priorities and international standards.

“I believe that education is not an expense,  but an investment into the future. Rather, it is the best investment an individual, parent or nation can make.”

In this regard, he directed the Planning Commission to give education top priority in their Vision 2025 programme.

Private sector plays key role

Nawaz noted the contribution of the private sector to education in Pakistan.

“Out of the 14.4 million primary stage enrolments, 4.8 million i.e. 34 per cent are enrolled in private sector schools. Private sector share is much higher at the lower, middle and secondary levels,” the prime minister added.

Lauding the role of UN agencies, NGOs, civil society, religious institutions, delivery agents, and donors’ community, he invited everyone to join the government in its mission to educate and train Pakistan’s youth.

“I have no doubt that they can turn around all our challenges into opportunities. They also have the potential to contribute immensely and positively to world peace and prosperity.”

Sharing his views on successful democratic transition in Pakistan, the prime minister dreamed of a Pakistan where every citizen gets educated in the real sense and thereby contributes to the development of the country.

$340 million for education
Addressing the conference, special envoy of the UN Secretary General on education Gordon Brown noted the performance and commitment of the government to meet literacy targets by doubling the education budget, and unveiling a national action plan.

He said the passage of pre-requisite laws by the provincial assemblies was a good step and added that the international community also received and responded to the government’s message showing its resolve to get every child in school by 2015.

Brown said the global partnership for education had committed $100 million, the USAID $140 million and the European community $100 million, besides support from Saudi Arabia, United Nations and other countries.

The UN special envoy asked the government to chalk out a plan to meet the literacy target by 2015 and assured all-out support from the international community.

It should not be obstacled by lack of funds, he added.

Brown said the government should draw a timetable showing the world its achievements in the education sector and he would persuade the international community to extend maximum possible support to accomplish the task.