Politik Baleho Atau Politik Kerakyatan

Oleh: Hanapi

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

pegiat RBK

“Politik Baleho atau Spanduk yang berlebihan dibangun dengan kekuatan modal yang tinggi sehingga bisa dikategorikan politik kaum borjouis sedangkan politik kerakyatan dibangun dengan kekuatan capital sosial atau modal sosial yang sangat mengarah kepada politik para Nabi”(Hanapi)

            Pemilihan umum adalah moment-moment yang di tunggu oleh masyarakat indonesia terutamanya masyarakat di Provinsi Jambi, pemilihan umum merupakan salah satu indikator demokrasi seperti yang dikatakan oleh Afan Ghaffar dan Kacung Marijan dan tokoh politik lainnya, pemilihan umum ini sangat dipengaruhi oleh budaya politik masyarakat di daerahnya, budaya politik yang masih rendah di masyarakat jambi menunjukkan pemilihan umum belum mengarah pada pembangunan politik kesetian, Menurut Penulis Politik kesetian ini sebuah politik yang mengarahkan pada perubahan yang lebih baik, kesetian kepada konstitusional, kesetian kepada kemanusian, kesetian kepada agama, kesetian kepada nilai kemasyarakatan. Kalau penulis menyinggung terkait budaya politik yang belum matang bisa dilihat dari aspek masih kuatnya money politik setiap pemilihan umum di Jambi, masih pragmatisnya masyarakat pada setiap moment pemilihan kepala daerah, Persaingan Tahun ini sangat kuat bahkan berbagai kalangan banyak mengatakan pertarungan antara “golongan muda” dan “golongan tua” yang akan menentukan siapa yang akan menduduki Jabatan Gubernur di daerah ini.

            Melihat realitas politik yang terjadi menunjukkan politik di daerah ini masih banyak dengan menggunakan politik baleho bukan politik kerakyatan walaupun praktek politik kerakyatan dilakukan oleh masing-masing calon kepala daerah di Jambi namun sangat minim jumlahnya, kalaupun itu terjadi maka politik kerakyatan ini bersifat semu atau sementara, sebagai contohnya ketika ada pemilihan umum baru para penjabat yang mencalonkan diri mendekati rakyat, politik kerakyatan dalam jangka pendek banyak diterapkan hal ini sangat merugikan pembangun budaya politik di masyarakat Jambi, politik baleho ini bisa dilihat dengan jelas oleh masyarakat dengan banyaknya jumlah spanduk calon-calon kepala daerah, disetiap desa sampai ke pusat kota. Spanduk kedua pasangan calon Gubernur di jambi Yakni: HBA (Hasan Basri Agus) dan Zumi Zola mengkhiasi setiap tepi jalan kota dan desa, politik baleho atau spanduk memang boleh untuk mengenalkan pasangan calon kepada masyarakat akan tetapi politik baleho yang banyak jumlahnya atau sangat berlebihan ini sebagai bukti bahwa politik kerakyatan belum di cintai atau diterapkan oleh para politisi di negeri ini, politik baleho bisa dikategorikan sebagai politik kaum borjuis karena membutuhkan modal politik yang tinggi sedangkan politik kerakyatan membutuhkan capital sosial atau modal sosial.

           Menurut Penulis faktor yang menyebabkan lemahnya praktek politik kerakyatan ini yakni: Pertama, Belum melembaganya partai politik, partai politik yang melembaga akan menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik seperti pendidikan politik, komunikasi politik, open rektutmen politik, dan fungsi lainnya, belum melembaganya partai politik ini akan berdampak kepada lemahnya hubungan sosial antara masyarakat dengan partai yang pada akhirnya menyebabkan terciptanya politik pragmatis, Kedua, Belum Terciptanya Jiwa Negarawan Sejati, Negarawan Sejati ini pada setiap calon kepala daerah yang mencalonkan dirinya, jiwa seorang Negarawan akan membangun politik jangka Panjang dengan menerapkan politik kerakyatan, Ketiga, Belum Terciptanya masyarakat madaniyah, masyarakat madaniyah adalah masyarakat yang beradab, memilki daya intelektualisme yang tinggi serta pemikiran yang panjang untuk kebaikan bersama, masyarakat madaniyah sangat kritis terhadap praktek politik yang terjadi, Nurcholis Madjid mengatakan kalau demokrasi membutuhkan sebuah rumah maka rumahnya itu civil society atau masyarakat madaniyah. Kalau ingin membangun kemajuan daerah maka kita harus menekan jumlah politik baleho agar modal politik bisa menurun, karena kemudharatan politik beleho sangat tinggi dan mulai membangun politik kesetian dan politik kerakyatan demi terciptanya daerah yang berkemajuan.