Perpustakaan Rakyat

Oleh : David Efendi
Direktur Rumah Baca Komunitas

“Jika rakyat melek baca, maka tidak ada penguasa yang dapat berbuat semena-mena.”

Hadirnya perpustakaan rakyat adalah sebuah keniscayaan. Masyarakat mengimpikan dan negara wajib mewujudkan. Inilah relasi pemberdayaan dan pencerdasan antara negara sebagai pelayan rakyat dan rakyat sebagai pemilik negara.

Untuk memahami wacana tersebut perlu melihat orientasi negara dan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kebutuhan pokok hanya dimaknai sandang, papan, pangan, maka belajar dan membaca buku bukan bagian dari kebutuhan pokok dan ujungnya menjadi terkesampingan  begitu saja. Wajar saja apabila perpustakaan di negeri ini sering lebih sepi dibandingkan kuburan sekalipun. Negara dan masyarakat seringkali juga berada dalam situasi yang sulit lantaran tuntutan kebutuhan dasar selalu diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan perut dan rumah tetapi menegasikan kebutuhan otak. Di banyak negara maju, buku adalah kebutuhan dasar seperti kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Perpustakaan Rakyat

Ide pentingnya perumahan rakyat tidak diikuti dengan menambah kebutuhan aspek pemberdayaan masyarakat melalui aktifitas yang mencerdaskan. Perang melawan buta aksara tidak dilanjutkan dengan upaya merevitalisasi untuk melek baca sehingga kualitas warga negara lebih meningkat. Paradok lainnya adalah situasi dimana ‘negara’ tidak rela rakyatnya melek baca. Karena melek baca akan mengancam eksistensi negara.

Logikanya adalah, ketika rakyat melek baca maka mereka otomatis mengetahui hak dan kewajiban dan mampu mengkritik pelaku pemerintahan kapan dan di mana pun. Pola pikir demikian masih ada sehingga seringkali buku-buku yang diproduksi negara sering kali menyesatkan dan lebih memberikan kewajiban ketimbang hak. Kewajiban membayar pajak disampaikan diberbagai tempat smenetara hak mendapatkan informasi tentang kemana uang pajak itu digunakan. Menarik ketika PBNU mengeluarkan statemen boikot pajak sebagai protes. Organisasi ini mewakili komunitas yang melek baca-nya rendah kemudian diadvokasi oleh elit-elit yang tercerahkan. Ini disebut dengan kedaulatan rakyat yang dihasilkan oleh meningkatnya melek baca.

Perpustakaan Rakyat yang kita imajinasikan adalah perpustakaan yang menjadi pusat belajar yang manusiawi.  Perpustakaan tidak lagi diartikan sebagai institusi milik orang terdidik, kelas menengah, dan tidak identik dengan rakyat. Apa maksudnya pusat belajar yang manusiawi?

Setidaknya ada 3 syarat perpustakaan manusiawi. Pertama, perpustakaan komunitas yang mana rasa memiliki sudah merasuki denyut nadi masyarakat itu sendiri. Kebijakan membangun perpustakaan rakyat walau disubsidi negara (top down) tetapi rakyat/komunitas itu harus lebih aktif dan sebagai pengambil kebijakan. Negara juga harus memfasilitasi berupa hal-hal yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat itu sendiri.  Kedua, tidak diskriminatif. Perpustakaan adalah rumah bersama yang menjadi tempat belajar apa saja dan dengan siapa saja. Pemahaman bahwa semua orang adalag guru dan setiap tempat adalah sekolah merupakan nilai yang harus ditekankan. Dan ketiga, berorientasi penyadaran, pemberdayaan, dan pembelaan.

Dalam hal referensi, perpustakaan rakyat juga harus berisi buku-buku pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat seperti komunitas pertanian harus dilengkapi dengan buku-buku terkait pertanian agar lebih berkembang. Begitu juga di komunitas nelayan, industry, buruh, TKI/W, pengrajin dan seterusnya. Perpustakaan rakyat mempunyai visi memberdayakan dan membelajarkan tanpa skat-skat identitas kelas, pekerjaan, dan budaya. 

Jika perpustakaan rakyat dapat dimasifikasi dan mampu memberikan pengetahuan yang beragam sehingga rakyat melek wacana dan melek informasi tentu ini menjadi energy kebangkitan tersendiri bagi bangsa. Jika dulu, rakyat dipersenjatai dengan cangkul dan arit sekarang kita dapat mempersenjatai dengan buku (ilmu pengetahuan). Mari kita mulai dari langkah kecil yang pasti melalui gerakan melek-baca!