17 Tahun Reformasi: Mitos Pembangunan, Krisis Lingkungan, dan Narasi Perempuan

Oleh: Imawan Hanapi, Pegiat RBK

  Reformasi telah dimulai pada tahun 1998 dengan terbuktinya lengsernya pemerintahan Soeharto yang refresif dan keras dalam melaksanakan pembangunan di indonesia, reformasi dalam berbagai sektor terjadi dengan tuntutan oleh berbagai elemen bangsa, untuk melakukan reformasi dalam bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, reformasi  telah bergulir dalam jangka waktu yang panjang, 17 Tahun Reformasi namun pembangunan tak mesejahterakan, pola pembangunan dengan pendekatan manajemen publik belum mampu membuat masyarakat semakin mandiri dan kuat, manajemen publik yang lebih corak berpihak pada sektor swasta, pemerintah Jokowi-Jusufkalla telah mulai mengarahkan kepada pembangunan yang memenuhi tuntutan rakyat, kebijakan ekonomi yang Neo-liberalis telah merusak sendi pembangunan ekonomi indonesia, Hari ini Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam acaranya menyelenggarakan Seminar: “17 Tahun Reformasi: MItos Pembangunan, Krisis Lingkungan, dan Narasi Perempuan”, catatan perjuangan ini berusaha untuk merangkum acara seminar ini dengan analisis sosial yang akan penulis lakukan, dengan pendekatan teori yang sekiranya belum disampaikan oleh para pakar di acara seminar ini, pakar yang akan berbicara di seminar ini yakni: Tarli Nugroho, Ane Permatasari, Ciptaraningrat Larasati dan Halik Sandera.

          Pakar yang menyampaikan pertama dalam acara ini yakni: Bapak Halik yang akan menyampaikan “krisis lingkungan dan pembangunan”, Indonesia memiliki peraturan undang-undang dasar 1945, sebagai sarana untuk melihat aspek lingkungan hidup, “UjarNya”, di daerah rembang sumber daya masyarakat menjadi hak untuk masyarakat menikmatinya, perlawanan yang dilakukan masyarakat rembang dan ibu rembang yang bertahan di tenda-tenda, proses intimitasi dan kekuatan terus mereka lakukan, Kata Pak        

           Halik, Peraturan yang dicantumkan dalam lingkungan hidup dan hak asasi manusia sudah tercantum, Indonesia punya undang-undang tentang hak lingkungan hidup, dalam pasal 1945 hak tentang akses lingkungan hidup baik informasi dan lain sebagainya,  ada tiga tahapan periode aturan lingkungan hidup yang dimulai pada tahun 1987 tentang pokok-pokok lingkungan hidup, pada Tahun 1997 tentang cara pengelolahan lingkungan hidup yang baik, ujarnya”, Menurut Pak Halik penyebab krisis lingkungan ialah dukungan kebijakan pemerintah dan para sektor swasta dengan pertimbangan amdal, Alih fungsi lahan, pencemaran dan degradasi hutan dan deforestasi, lahan yang banyak rusak menyedihkan bagi masyarakat indonesia, program MP3I hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sektor industry dan mempercebat kebijakan ekonomi liberalis, UjarNya, Pak Halik memberikan contoh masyarakat betawi di Jakarta yang mulai tergeser oleh pembangunan, di Jakarta penurunan tanah dijakarta sudah terjadi, kiblat pembangunan dengan konsep dengan metropolitan dan megapolitan membuat krisis kelingkungan yang pasti terjadi, UjarNya, dibeberapa wilayah penyebab krisi lingkungan hidup dan perubahan iklim yakni: kebijakan Negara, absennya peran Negara, praktek buruk, UjarNya, di dalam penyusunan dokumen amdal dan analisis dampak lingkungan adanya titipan pihak-pihak tertentu teruma pihak swasta, UjarNya, ada tiga prinsip menuju keadilan ekologis yaitu: Metidasi dan Adapstasi dalam artian mengembalikan alam ini sesuai dengan hakikatnya, Aksi merubah gaya hidup, mengawal kebijakan, Kata Pak Halik Sandera, dari paparan Pak Harli menunjukkan jeleknya kinerja pemerintah dan patologi pemerintahan yang masih banyak di indonesia, lagi-lagi reformasi dipertanyakan perjalanannya, kekayaan alam yang ideal dalam pengelolahannya hanya sebuah isu belaka tanpa pembuktian yang nyata demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tugas Negara dalam kehidupan ini, eksistensi Negara dalam lingkungan hidup semakin pudar dengan melihat kondisi indonesia hari ini, model pembangunan yang tak berpihak pada perekonomian rakyat yang dilakukan Negara sebagai tindakan yang mulai membunuh warga masyarakatnya sendiri, saya ingin mengatakan hari ini bahwa pembangunan prespektif islam dan pengelolahan lingkungan hidup yang islami semakin dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini dengan jumlah penduduk indonesia yang mayoritas muslim, muslim yang paripurna akan menjaga lingkungan hidup tapi sayangya para elit pemangku kekuasaan hanya diam melihat kehancuran yang mulai menyiksa.

          Selanjutnya Pemeparan ini akan disampaikan oleh Ibuk Ane Permatasari dengan kata yang menyangkut Jihad Konstitusi Muhammadiyah, berbicara tentang lingkungan hidup di indonesia banyak sekali masalah, hukum indonesia yang tumpul ke-atas dan tajam kebawah, UjarNya, jihad konstitusi yang dilakukan Muhammadiyah, kita mengetahui banyaknya peraturan di indonesia baik undang-undang, dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah, kita sering melihat bahwa pembuatan undang-undang ini tidak lepas kepentingan individu maupun golongan, Kata Buk Ane, ada beberapa peraturan undang-undang yang digugat tentang penetapan calon nomor urut, aktivis perempuan berusaha memperjuangkan agar perempuan dapat duduk pada nomor urut pertama, Kata Buk Ane, usaha menggugat pasal-pasal telah lama dilakukan, Jihad konstitusi dengan konsep, kerja keras, kerja cerdas dan kerja dengan ikhlas, Jihad Konstitusi, Muhammadiyah bisa memenangkan kepada MK undang-undang tentang migas, PP migas diganti deng Sk Migas, UjarNya, pergantian ini hanya pergantian kesing saja, Muhammadiyah berhasil dengan mengganti atau dapat merubah undang-undang tentang Sumber Daya Air, Pasal yang diajukan oleh Muhammadiyah pasal Jantung, pasal yang urgensinya sangat penting, Kata Buk Ane, Majelis lingkungan Muhammadiyah melakukan usaha cepat untuk melakukan pembuatan Draf sumber daya yang baru yang bermanfaat untuk masyarakat, UjarNya, salah satu contohnya air yang dipaparkan Ibuk Ane tentang komersilnya undang-undang air, berbicara tentang Jihad Konstitusi sudah dilakukan dari masa lalu, Kata Buk Ane, setelah pembatalan undang-undang sda ini Muhammadiyah mulai bergerak pada undang-undang lainnya, Jihad Konstitusi Muhammadiyah merupakan gerakan Amar Makruf Nahi Mungkar untuk menempatkan kebijakan publik pada tempatnya, Kata Buk Ane,

          Mbak Larasati selanjutnya yang akan memaparkan materinya, mitos pembangunan ini melihat kesejahteraan ini untuk siapa?, kesejahteraan ini menjadi semacam legitimasi untuk memuluskan pasar kata Buk Laras, Narasi pembangunan yang banyak menyingkirkan perempuan.

Kritikan Anak Negeri: Hanapi

               Reformasi yang telah bergulir dalam jangka waktu yang lama tidak juga membawa perubahan yang nyata, kini reformasi hanya dongeng dalam cerita-cerita harapan rakyat yang tak kunjung tiba, ekonomi yang liberalis menjajah, ideology yang mulai terkikis menunjukkan bahwa reformasi tak membawa perubahan, cita-cita reformasi yang ideal masih jauh dari tujuannya, pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah baik melibatkan swasta maupun masyarakat, pembangunan  yang dilakukan pemerintah lebih banyak menguntungkan kepada pihak swasta, dinamika hubungan pemerintah yang jelek dengan masyarakat, sangat jelas, terlihat dalam kebijakan publik yang tidak berpihak pada rakyat, pembangunan yang merusak aspek kemanusian, terutama kalangan wanita, di era sekarang wanita menjadi hiasan kesenangan nafsu dunia pembangunan yang tak punya rasa kemanusian, perempuan yang semakin setara kedudukannya namun semakin bertindak diluar batas kewajiban sebagai perempuan, indonesia adalah Negara yang penduduk mayoritas muslim, wanita yang seharusnya menjadi kekuatan untuk menutupi kekuatan asing, sekarang mulai masuk dan terperangkap dalam budaya asing sendiri, urgensi perempuan dalam bidang pembangunan sangat penting, berkat wanita yang sholeha banyak peradaban islam yang maju, kehidupan pembangunan dengan landasan kesejahteraan hanya kebohongan penguasa untuk kepentingan politik.

          Melihat kenyataan ini, berbagai organisasi islam mulai bergerak, salah satunya Muhammadiyah yang sedang mengkumandangkan “Jihad Konstitusinya” demi kebaikan rakyat, ditengah rusaknya Negara, krisisnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, islam menunjukkan kewajibannya, perjuangan dijalan yang lurus, jalan kebaikan umat semakin bergerak, kekuatan ini tidak boleh diremehkan, jenuhnya masyarakat dengan investasi yang merugikan, hukum yang membunuh keadilan dan kebenaran rakyat, maka keberpihakan rakyat kepada islam semakin tinggi, lingkungan hidup yang rusak akibat pembangunan telah banyak terjadi, lagi-lagi pemerintah indonesia masih diam, duduk dikursi uang rakyat, pemerintah hidup mewah tanpa malu, bahwa mereka makan uang pajak yang berasal dari rakyat, kebenaran tetap kebenaran, rakyat semakin berharap dengan demokrasi maka pembangunan memang sesuai harapan rakyat bukan mitos atau kebohongan.