Menuju Kursi Panas Kepala Daerah

Oleh Agam Primadi
“Kepala Devisi Media dan Publikasi ISBA Yogyakarta”

“kemunculan nama-nama sementara balon (bakal calon) kandidat yang akan maju dalam gelaran akbar lima tahun, menjadikan dinamika politik semakin dinamis dan suhu politik kian memanas”

Agam Primadi

BATENG1.COM- Tidak lama lagi, tepatnya akhir tahun 2015 nanti, beberapa Kabupaten yang ada di Propinsi Kepulauan Bangka-Belitung akan menggelar kembali pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah ditingkat Kabupaten/Kota (Pilbup). Hal ini tentu merupakan moment yang sangat penting dan harus kita sikapi bersama secara optimis. Meskipun krisis global sedang berlangsung saat ini, yang berimbas pada negara dan daerah. Namun agenda politik ditingkat Kabupaten/Kota harus tetap berjalan sesuai dengan jadwal dan aturan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Dimana sebelumnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada Juni 2005. Sejak berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu),

Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu. Sehingga, secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Dan, pada tahun 2011, terbit UU baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu UU Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam UU ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur (Pilgub), Bupati, dan Pemilihan Wali Kota (Pilwako). Dimana istilah-istilah tersebut berlaku sampai sekarang.
Beberapa Kabupaten seperti Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Belitung Timur dipastikan akan mengelar perhelatan akbar lima tahun sekali pada tahun 2015 yang akan datang.

Isu-isu politik menjelang pemilihan semakin santer terdengar di telinga masyarakat. Tidak hanya itu, strategi politik, manuver-manuver politik, dan kampaye politik semakin massif dilakukan bakal calon (balon) yang akan maju dalam pemilihan umum yang akan datang. Hal ini juga menjadikan suhu politik ditingkat daerah pemilihan semakin memanas. Ditambah lagi dengan kemunculan nama-nama calon kandidat pasangan sementara.

Tentunya menjadikan dinamika politik bergejolak sangat dinamis.
KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan hasil rekapitulasi mencatat, di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 125.457 jiwa terdiri dari 64.701 laki-laki dan 60.756 perempuan yang tersebar di enam kecamatan dan 64 desa. Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 119.693, terdiri dari 62.209 laki-laki dan 57.484 perempuan yang tersebar di enam kecamatan dan 62 desa.

Sementara di Kabupaten Bangka Selatan tercatat sebanyak 134.156 jiwa yang terdiri dari 69.212 laki-laki dan 64.994 perempuan yang tersebar di delapan kecamatan dan 53 desa. Sedangkan di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 80.949 jiwa yang terdiri 41.513 laki-laki dan 39.436 perempuan yang tersebar di tujuh kecamatan dan 39 desa, (baca:KPU babel)

Hasil keseluruhan jumlah daftar pemilih tetap berjumlah sedikitnya 460.255 jiwa dari empat Kabupaten yang dipastikan berpartisipasi dalam agenda politik daerah di tingkat Kabupaten/kota, jumlah keseluruhan inilah nantinya yang akan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan menjadi saksi lahirnya pemimpin baru untuk lima tahun kedepannya.

Mewaspadai money politic dan golput menjelang perhelatan akbar yang akan berlangsung akhir tahun 2015 nanti, berbagai strategi dan manuver siap dilancarkan masing-masing calon kandidat yang akan bertarung dalam memperebutkan kursi kekuasaan. Ditambah lagi dengan kemunculan-kemunculan nama balon (bakal calon) kandidat di beberapa media lokal juga ikut meramaikan dinamika perpolitikan semakin memanas pra pesta demokrasi. Selain itu, Salah satu cara yang sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat adalah money politic, singkatnya money politic diartikan sebagai bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang agar menjalankan haknya untuk memilih seseorang tertentu pada saat pemilihan umum,(baca:wikipedia). Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis praktik politik uang (money politic) dari pemilu ke pemilu mengalami peningkatan pasca reformasi, pada pemilu tahun 1999 terjadi 62 kasus, kemudian pada pada pemilu 2004 terjadi 113 kasus, pada pemilu tahun 2009 meningkat menjadi 150 kasus. Dan pada pada pemilu 2014 terjadi 313 kasus.

Peningkatan ini merupakan contoh nyata bahwa money politic adalah salah satu cara yang bisa dipakai untuk memikat hati para calon pemilih. Berkembang biaknya praktik money politic juga disebabkan oleh meanseat pola pikir masyarakat yang lebih cenderung beranggapan bahwa uang adalah segala-galanya. Disisi lain, praktik politik uang  inilah yang menurut beberapa pengamat politik merusak sistem demokrasi yang sedang dianut oleh Bangsa Indonesia.

Terlepas dari itu semua, Golput juga merupakan salah satu patologi politik yang dimiliki oleh para calon konstituen. Penulis berasumsi apatisme politik yang diidap oleh para calon pemilih adalah merupakan salah satu bentuk yang disebabkan atas dasar krisis kepercayaan terhadap janji janji politik yang ditawarkan oleh masing masing calon kandidiat.Tidak hanya itu, meningkatkan angka golput juga disebabkan oleh ketidakmampuanya pemimpin dalam mengatasasi pelbagai masalah yang sedang di alami oleh daerah yang di nahkodainya. Hal semacam ini tentunya harus kita sikapi bersama, golput bukanlah pilihan.

Karena itu merupakan sikap pesimistis yang merusak lajunya pembangungan politik. Database pemilu legislatif mencatat angka golput di dapil propinsi kepulauan Bangka Belitung sebesar 27,50 %. (baca:simomot.com). Minimnya animo partisipasi masyarakat dalam menyukseskan gelaran akbar lima tahun sekali menjadi pekerjaan rumah (PR) seluruh stake holder penyelenggara pemilu. Dan sudah selayaknya seluruh elemen bergerak dalam memberikan pendidikan politik secara totalitas, guna meminimalisir angka peningkatan money politic dan golput. Sehingga terciptanya pemilu yang adil, transparan sesuai dengan prinsip pemilu.

Pemimpin Baru, Harapan Baru
Melalui pesta demokrasi adalah salah satu cara dalam menyeleksi calon pemipin baru yang diharapakan oleh semua kalangan bisa memberikan perubahan terhadap daerah yang akan di pimpin nanti selama lima tahun kedepan. Bicara pemimpin tentunya kita juga berbicara masa depan daerah, dimana lahirnya pemimpin baru yang akan datang, juga diharapkan bisa mengatasi pelbagai masalah yang sedang terjadi saat ini. Mentukan jalannya sosial, politik, ekonomi dalam satu periode kedepan. Hingga saat ini upaya semua hanyalah bersifat utopis. Dewasanya, kita sebagai calon konstituen harus lebih selektif dalam menentukan pilihan pada perhelatan akbar nanti. Memilih yang tentunya berasal dari kalangan masyarakat yang memiliki integritas tinggi, berlatarbelakang pendidikan yang bagus, dan visi misi yang jelas. Agar semua yang dicita-citakan demi kemajuan daerah terealisasi dengan baik. sumber: http://bateng1.com/?p=440